Home / Artikel / Dilema Pemasangan Alat Kontrasepsi Pada Difabel Mental/Intelektual

Dilema Pemasangan Alat Kontrasepsi Pada Difabel Mental/Intelektual

Koalisi Masyarakat Penyandang Penyandang Disabilitas yang terdiri dari 10 organisasi difabel beberapa waktu lalu mengeluarkan maklumat tentang  “HENTIKAN PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI PAKSA PADA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN INTELEKTUAL” yang menuntut penghapusan Pasal 104 Draft Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Sseksual (RUU PKS).  Bunyi  pasal 104 adalah sebagai berikut : “Dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana”.

Menurut Koalisi Masyarakat Penyandang disabilitas, pasal ini dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa perempuan dengan disabilitas memiliki hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi. Pendapat ini mungkin tidak salah bahwa setiap individu memiliki hak untuk menolak atau merima suatu yang menyangkut masalah pribadinya.

Menurut saya, tidak ada yang salah dalam kalimat : “Dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga…..” Mengapa ?  Saya mencoba menguraikan dengan logika sederhana, yang seringkali juga dipergunakan komunitas difabel berkampanye mengenai problematika yang dihadapi. Begini, para aktivis seringkali mengkategorikan difabel menjadi 3 : Mampu didik, mampu latih dan mampu rawat.

Difabel mampu didik adalah bagi mereka yang kemampuan intelektualnya masih bisa dikembangkan, terlepas dari kondisi fisik yang melingkupinya, seperti tuna netra, daksa dan tuli. Tetapi kemampuan intelektual (kemampuan) mereka masih bisa menyerap informasi, melakukan analasis, memberikan feedback atau sampai kepada membuat keputusan tanpa harus ada bantuan pihak lain. Sehingga dalam dirinya tidak mempunyai hambatan berkomunikasi atau bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya, meski dalam beberapa hal memang masih ada hambatan-hambatan untuk itu terutama mengenai sikap lingkungan masyarakat atau aksesibilitas lingkungannya.

Difabel Mampu Latih Tuna Grahita atau sering disebut dengan Mental Retardasi adalah individu yang mengalami kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada mental intelektual (mental retardasi) sejak bayi/dalam kandungan atau masa bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh faktor organik biologis maupun faktor fungsional. Ada kalanya disertai dengan cacat fisik dengan ciri-ciri dan klasifikasi sebagai berikut. Kelompok tuna grahita ini mempunyai ciri ciri antara lain : kecerdasan sangat terbatas, ketidakmampuan sosial dalam hal mengurus diri sendiri, sehingga selalu memerlukan bantuan orang lain, keterbatasan minat, daya ingat lemah, emosi sangat labil, apatis, acuh tak acuh terhadap sekitarnya serta kelainan badaniah khusus jenis mongoloid badan bungkuk, tampak tidak sehat, muka datar, telinga kecil, badan terlalu kecil, kepala terlalu besar, mulut melongo, mata sipit.PP No. 72 tahun 1991 mengklasifikasikan anak tunagrahita terbagi menjadi tiga kelompok yakni  :

  • Tunagrahita ringan.

Mereka yang termasuk dalam kelompok ini meskipun kecerdasannya dan adaptasi sosialnya terhambat, namun mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial dan kemampuan bekerja.

  • Tunagrahita sedang.

Anak tunagrahita sedang memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan. Mereka dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan-tujuan fungsional, mencapai suatu tingkat “tanggung jawab sosial” dan mencapai penyesuaian sebagai pekerja dengan bantuan.

  • Tunagrahita berat dan sangat berat.

Anak yang tergolong dalam kelompok ini pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk di latih mengurus diri sendiri melakukan sosialisasi dan bekerja. Di antara mereka (sampai batas tertentu) ada yang dapat mengurus diri sendiri dan dapat berkomunikasi secara sederhana serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang sangat terbatas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok tunagrahita mempunyai dua (2) keterbatasan fungsi retardasi mental. Pertama, keterbatasan dalam fungsi intelektual yang dikenal juga dengan IQ (intelligence quotient). Fungsi ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk belajar, membuat alasan, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. IQ dapat diukur dengan melakukan tes IQ. Rata-rata IQ adalah 100. Seseorang dianggap disabilitas intelektual jika ia memiliki IQ kurang dari 70 atau 75. Kedua adalah fungsi perilaku adaptif. Fungsi ini terkait dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupannya sehari-hari, sebagai contoh mengurus diri sendiri, berkomunikasi efektif, berinteraksi dengan orang.

Kategori terahkir adalah difabel mampu rawat yang sering dikenal dengan “always patien” adalah kelompok individu yang tidak mampu secara fisik, intelektual maupun sosial sehingga membutuhkan bantuan orang lain.

Kembali pada pokok permasalahan tentang pemasangan kontrasepsi yang harus atas persetujuan yang mengalami retardasi mental, rupanya kita perlu berfikir realistis. Apakah hal tersebut bisa dilakukan ketika melihat kenyataan bahwa respon mereka atas sebuah konsep, pengetahuan atau pemaknaan pada suatu masalah sedemikian lemah. Ketika mereka tidak dapat memahami makna sebuah alat kontrasepsi (apa, untuk apa fungsinya, dimana akan dipasang, bagaimana cara perawatan, mengapa harus dilakukan, dll) apakah kita juga masih “ngotot” untuk meminta persetujuan yang bersangkutan ? Mungkin, kelompok yang digolongkan mengalami retradasi mental ringan, permintaan persetujuan pemasangan alat kontrasepsi bisa dilakukan meski saya membayangkan melalui proses yang tidak mudah berliku. Itupun butuh bantuan keluarga atau orang-orang tardekat untuk menjembatani komunikasi. Tentu ada alasan yang cukup kuat, mengapa pasal 104 RUU PKS harus menyebut “persetujuan keluarga”, yang salah satu pertimbngannya adalah karena individu yang mengalami mental retardasi tidak mampu menggunakan otoritas dirinya menentukan “ya” atau “tidak”nya dirinya dipasangi alat kontrasepsi. Tapi yang jelas, issu ini menarik, karena masih debatebel untu didiskusikan diruang yang sedemikian luas sembari mencari formula yang lebih tepat.

Check Also

Mengenal Busana Adaptif yang Memudahkan Penyandang Difabel

Beberapa bulan belakangan, label busana Tommy Hilfiger dan toko retail Asos jadi bahan berita karena …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *