Home / Berita / Siaran Pers: Hentikan Pemasangan Alat Kontrasepsi Paksa pada Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual

Siaran Pers: Hentikan Pemasangan Alat Kontrasepsi Paksa pada Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual

Pandangan bahwa penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental dan intelektual, tidak mampu untuk bertanggungjawab terhadap pilihannya merupakan stigma negatif yang terus melekat. Padahal kondisi yang sebenarnya terjadi adalah lingkungan yang tidak mampu memahami dan memberikan akomdasi yang layak agar para penyandang disabilitas mampu mendapatkan hak-haknya, dan “melaksanakan tanggung jawabnya” sehingga kondisi disabilitas bukanlah hadir karena kondisi fisik atau mental, tetapi kondisi lingkungan yang tidak mumpuni.

Hal tersebut juga terjadi dalam praktik pemasangan alat kontrasepsi yang sering dilakukan secara paksa, tanpa ada persetujuan dari penerimanya yang merupakan penyandang disabilitas mental atau intelektual. Keputusan kerap hanya ditanyakan kepada keluarganya, karena dokter atau petugas kesehatan tidak mampu untuk berkomunikasi secara efektif dengan penyandang disabilitas. Keterbatasan kemampuan berkomunikasi ini yang menjadi alasan utama suatu tindakan menghilangkan hak seorang penyadang disabilitas untuk membuat keputusan atas tubuhnya sendiri.

Stigma negatif tersebut bahkan sata ini sedang diupayakan untuk dilegalisasi dengan memasukannya dalam ketentuan suatu Undang-undang, yaitu dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang saat ini masuk sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Dalam Pasal 104 Draft RUU PKS per tanggal 23 Oktober 2017 versi DPR tertulis sebagai berikut.

“Dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana”.

Pasal tersebut bersifat diskriminatif dan tidak menunjukan adanya kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, bahkan alih-alih ingin menghapuskan kekerasan seksual, Pasal 104 RUU ini justru berpotensi menimbulkan dan melegalkan kekerasan seksual itu sendiri terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 104 Draft RUU PKS secara tegas membatasi, bahkan menghilangkan, hak korban kekerasan seksual disabilitas mental untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Secara yuridis, Pasal 104 RUU PKS bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa perempuan dengan disabilitas memiliki hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi. Pasal ini menegaskan bahwa pilihan (menerima atau menolak) dari perempuan disabilitas tidak dapat diabaikan dalam pemakaian alat kontrasepsi. Hal itu senada juga dengan jaminan yang diberikan oleh Pasal 25 huruf d Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

Pilihan pemasangan alat kontrasepsi sebagai solusi dari upaya penghilangan kekerasan seksual juga keliru. Upaya ini justru akan memicu terjadinya kekerasan seksual berulang terhadap penyandang disabilitas dengan hilangnya resiko kehamilan pada korban. Selain itu, pemakaian alat kontrasepsi kepada penyandang disabilitas tanpa persetujuan yang bersangkutan merupakan bentuk dari diskriminasi dan kekerasan seksual. Hal itu jelas melanggar prinsip-prinsip dalam pasal 12 ayat (1) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Pasal 16 ayat (1) dan 17 Konvesi Hak Penyandang Disabilitas.

Upaya pemulihan terhadap korban kekerasan seksual, terutama pada penyandang disabilitas mental, tidak boleh menjadi beban tunggal dari keluarga atau orangtua. Oleh karena itu, solusi yang harus dikemukakan adalah memunculkan peran Pemerintah yang wajib ikut bertanggungjawab dalam pemulihan korban kekerasan seksual, dan juga penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas mental yang menjadi korban kekerasan seksual. Kewajiban Pemerintah dalam pemulihan korban yang dimaksud sudah diatur dalam Pasal lain di Draft RUU PKS yaitu pada Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 40.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami Koalisi Maysarakat Penyandang Disabilitas menuntut kepada Panitia Kerja (Panja) RUU PKS dari Komisi VIII DPR dan mitra pembahasan dari Pemerintah untuk:

  1. Menghapus keseluruhan Pasal 104 dari Draft RUU PKS;
  2. Melibatkan kelompok penyandang disabilitas dalam pembahasan RUU PKS; dan
  3. Memasukan dan memperhatikan akomodasi yang layak dalam setiap ketentuan dalam RUU PKS.

Narahubung:

  1. Maulani Rotinsulu (Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia – HWDI): 08128253598.
  2. Yeni Rosa Damayanti (Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia – PJS): 081282967011

Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas:

  1. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
  2. Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJS)
  3. Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin)
  4. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni)
  5. Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUA Disabilitas)
  6. Federasi Kesejahteraan Penyandan Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI)
  7. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
  8. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
  9. LBH Disabilitas Jawa Timur
  10. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK)

Pasal 104 Draft RUU PKS secara tegas membatasi, bahkan menghilangkan, hak korban kekerasan seksual disabilitas mental untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Secara yuridis, Pasal 104 RUU PKS bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa perempuan dengan disabilitas memiliki hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi. Pasal ini menegaskan bahwa pilihan (menerima atau menolak) dari perempuan disabilitas tidak dapat diabaikan dalam pemakaian alat kontrasepsi. Hal itu senada juga dengan jaminan yang diberikan oleh Pasal 25 huruf d Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

Check Also

Karya Penyandang Difabel Ikut Tampil di JMFW 2018

Ajang Fashion Jakarta Modest Fashion Week (JMFW) 2018 kembali digelar. Perhelatan acara fashion ini akan digelar mulai hari …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *