Home / Artikel / Difabel dan Dana Desa

Difabel dan Dana Desa

UU Desa membuka ruang yang cukup besar bagi komunitas difabel Sragen, terlebih dengan terbitnya Permendes No.19 Th 2017 Tentang Prioritas Penggunaan dana Desa di point K yang menyebutkan “ Peningkatan Kualitas dan akses terhadap Pelayanan social dasar Pengelolaan Kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas”, ruang untu mengakses dana desa semakin luas terbuka. Tetapi  kesempatan tersebut akan sia-sia jika komunitas difabel tidak terlibat aktif berinteraksi dan berpartisipasi di dalamnya.

Tentu saja hal ini a membei harapan bagi komunitas difabel Kabupaten Sragen yang mulai akhir tahun  2016 berbenah diri dalam berpartisipasi  menuju di musrenbangdes bulan Januari Th 2017. Salah satu prosedur untuk bisa berpartisipasi dalam musrenbangdes adalah adanya kelompok difabel di tingkat desa sebagai representatif komunitas.

Untuk itulah saya sebagai Petugas lapangan menginisiasi membentuk kelompok difabel di tingkat desa sebagai langkah awal. Hasilnya ,  awal bulan Januari 2017 terbentuklah 4 kelompok difabel di desa Guworejo,Desa Plosokerep,Desa Jurangjero, dan Desa Pelemgadung di Kecamatan Karangmalang dan langsung berpartisipasi pada “Musdes” dan usulan program sudah terealisasi pada  dana desa tahun  2017 dengan jumlah anggaran yang variatif disesuaiakan jumlah dan kebutuhan difabel  yang diusulkan  masing-masing kelompok .

Termotivasi dengan progress yang telah tercapai di Kecamatan Karangmalang awal Tahun2017, saya mulai merambah di Kecamatan lain, pilihan saya adalah di Kecamatan Ngrampal dan Tangen dengan membentuk sub-SHG di tingkat desa.  Desa Kecamatan Ngrampal yang saya pilih adalah Desa Pilangsari dan Desa Bener.  Sedangkan  2 kelompok difabel di Kecamatan Tangen adalah yaitu  desa Dukuh dan Desa Katelan. Pembentukan kelompok ini dimulai dengan audiensi dengan kepala desa serta mengenalkan kelompok dengan materi pertemuan berkisar tentang UU desa dan partisipasi difabel.

Kegiatan saya terus berlanjut di Kecamatan Sambungmacan yang terdapat satu kelompok yang aktif melakukan aktifitas kelompok seperti pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan swadaya.  Pada bulan Juli 2017 ada fasilitas dari PPRBM solo untuk mengadakan Workshop “Kebijakan Anggaran yang berpihak pada difabel”,  yang melibatkan Kepada Kecamatan, 9 Kepala Desa/aparat, Tenaga Ahli pendamping desa dan komunitas difabel sendiri.  Hasil workshop adalah terbukanya mata hari arapat desa atas keberadaan difabel serta pentingnya mengakomodir kebutuhan difabel di Desa masing-masing. Tindakan riilnya adalah para kepala desa/aparat melakukan pendataan serta melakukan pembentukan kelompok difabel di desa masing-masing dan sampai sekarang telah terbentuk 5 kelompok baru difabel.  Kemajuan partisipasi difabel di Kabupaten Sragen cukup besar jika melihat data sekarang sudah ada 14 kelompok yang terlibat dalam Musdes  keterlibatan  yang diharapkan akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya  di bulan oktober 2017 jumlah 7 desa  yang telah mengundang komunitas difabel untuk berpartisipasi dalam Musdes atau musrenbangdesa.

Dengan adanya keterlibatan dan hadirnya difabel dalam proses perencnaan desa maka issu difabel semakin lebih dipahami  masyarakat maupun aparat desa sadar bahwa difabel juga punya hak untuk diakomodir kebutuhannya melalui dana desa atau APBD.

Melihat semakin meningkatnya  pemahaman yang seperti itu tentu saja teman –teman dfabel saling bertukar pikiran dan informasi,dengan begitu makin bertambah pula keinginan dari difabel kecamatan dan desa lain yang ingin membentuk kelompok dengan harapan kelompok mereka juga bisa dipikir, diperhatikan, dan dianggarkan kebutuhannya melalui desa setempat dengan anggaran dana desa.

Keinginan untuk kehidupan yang lebih maju,sejahtera  dan memperjuangkan hak membuat teman-teman difabel di sragen sangat optimis dan tidak henti hentinya untuk bersama-sama melakukan pendekatan baik dengan aparat desa maupun minta bimbingan dan sosialisasi kepada Tenaga Ahli pendamping desa Kabupaten maupun PD.

Di mana ada kesempatan baik pada saat pertemuan bulanan kelompok/organisasi saya dan teman-teman selalu mengagendakan untuk mengundang aparat desa dari tingkat Rt sampai kecamatan,juga  Desa,PMD Kabupaten, dan dinas terkait dengan harapan bisa membukakan mata hati mereka biar tahu keberadaaan difabel dan kelompoknya,juga kebutuhan difabel dan kelompoknya,

Secara kuantitas partisipasi komunitas difabel semakin meningkat, namun kapasitas kelompok memang masih perlu ditingkatkan agar program-program yang diusulkan tidak monoton.  Untuk itulah saya dan komunitas selalua rajin melakukan konsultasi pada aparat desa, tenaga pendamping desa atau pihak-pihak pemangku kepentingan yang lain terutama dengan TAD Sragen.  Melalui rapat-rapat koordinasi yang dilakukan TAD dan dihadiri bupati. Hasilnya, bupati Sragen mengeluarkan himbauan kepada kepal desa memberikan kuota data untuk mengakomedir kebutuhan diafabel di desa masing-masing.

Pintu telah dibuka, tinggal bagaimana komunitas difabel memanfaatkannya.

Oleh : Suharti

Check Also

Mengenal Busana Adaptif yang Memudahkan Penyandang Difabel

Beberapa bulan belakangan, label busana Tommy Hilfiger dan toko retail Asos jadi bahan berita karena …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *