Home / Artikel / PPRBM Solo dan Isu Difabel

PPRBM Solo dan Isu Difabel

Upaya melakukan pemberdayaan dan pemenuhan HAK komuitas difabel (mengapa menggunkan istilah difabel akan dibahas dalam tulisan lain), sebenarnya telah dimulai jauh sebelum munculnya UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada dekade tahun 1998, ketika munculnya semangat reformasi, muncul pula semangat dari kalangan untuk merubah pola gerakan maupun pola pelayana yang dilakukan pemerintah. Ada keyakinan kuat diantara individu para penggiat  maupun organisasi isu dfabel saat itu bahwa strategi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan pernah mampu mensejahterakan komunitas difabel. Banyak yang berpendapat bahwa penanganan  yang mengedepankan model panti dan bantuan langsung banyak kelemahannya, karena segala urusan yang berhubungan dengan harkat hidup difabel hanya diurus oleh Departemen Sosial (nama saat itu). Strategi ini memang memunculkan masalah besar, kondisi sebagain besar difabel akan terpuruk karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup difabel sebagai manusia tidak terpenuhi.

Pada era itulah muncul kesadaran untuk mencari alternatif-alternatif untuk mengubah strategi. Ada yang memulainya melalui membangun kesadaran kritis, membangun kelompok/organisasi, model pendekatan sampai pada mencari strategi membangun kesadaran masyarakat atas berbagai persoalan yang dihadapi komunitas difabel. Salah satu gagasannya adalah bagaimana mengubah pelayanan yang bersifat individu kepada sosial. Artinya, bagaimana program-program yang dirancang untu mensejahaterakan komunitas difabel dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berkontribusi. Salah satunya adalah model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).

Pusat Pengembangan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (PPRBM) Solo cukup lama malang melintas menggunakan strategi ini dalam memberdayakan komunitas difabel.  Paling tidak tercatat di kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Sragen, Boyolali, Wonigiri, Klaten, Brebes, Purwodadi dan Blitar. Aktifitas PPRBM Solo ini tidak sekedar bagaimana menggugah kesadaran baru komunitas dimasing-masing wilayah, membangun keterpedulian masyarakat untuk ikut berkontribusi mencari alternatif penyelesaian masalah difabel namun juga menyentuh pada regulasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak difabel di masing-masing wilayah.  Hasilnya? Hampir  sebagian besar wilayah kelompok dampingan PPRBM Solo telah mempunyai produk hukum (Perda) yang emnjamin hak-hak difabel. Disamping itu juga muncul kelompok-kelompok atas inisiasi masyarakat yang peduli dengan isu difabel.

Bahwa upaya pemberdayaan tersebut berjalan lancar-lancar saja. Selalu ada tebing curam, kerikil tajam yang harus dilalui PPRBM Solo.  Bagaimana membangun kepercayaan publik bahwa difabel merupakan manusia sebagai bagian dari masyarakat yang harus diperlakukan setara masih butuh kerja ektra keras ditengah-tengah persepsi kepada sosok difabel. Pada komunitas difabel sendiri PPRBM juga harus berjungkir balik untuk membanguan rasa kepercayaan diri agar partisipasi mereka semakin meningkat.

Banyak hal yang telah kita lakukan, sayangnya banyak pengalaman-pengalaman yang bisa digunakan sebagai pembelajaran masyarakat justru tidak terinformasikan ke publik. Semua hanya tersimpan rapi dalam dokumen. Dan melalui web yang baru ini, kami mencoba membongkar dokumen dan sebarkan info aktiftas PPRBM Solo kepada khayalak secara berkala. Kehadiran website PPRBM Solo ini mungkin hanya mampu berkontribusi sedikit dari sekian banyak yang harus diurai dalam isu difabel. Namun setidaknya bisa memberi secercah pencerahan bagi siapapun yang membaca. Tentunya, masukan dan kritikan sangat kami harapkan dari para pembaca semuanya.

Salam inklusi.

Check Also

Mengenal Busana Adaptif yang Memudahkan Penyandang Difabel

Beberapa bulan belakangan, label busana Tommy Hilfiger dan toko retail Asos jadi bahan berita karena …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *