Home / Artikel / Menciptakan Dunia yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas

Menciptakan Dunia yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas

DISABILITAS adalah berkah dari Tuhan bagi kehidupan umat manusia modern. Keberadaan kaum penyandang disabilitas merupakan bukti nyata bahwa kita masih hidup dalam tatanan masyarakat yang diskriminatif. Upaya-upaya untuk menghapuskan diskriminasi pada para penyandang disabilitas akan merangsang perkembangan ilmu pengetahuan, peradaban, dan toleransi.

Melacak Jejak Diskriminasi

Diskriminasi muncul karena dalam alam bawah sadar manusia tersembunyi ‘ketakutan’. Ketika ketakutan menguasai jiwa, kesadaran kosmos akan memudar dan kita akan menatap dunia dengan pandangan yang serba terbatas. Akibatnya, ketakutan memengaruhi sebagian besar tradisi dalam peradaban manusia dan menciptakan mekanisme darwinistik (seleksi alam). Lahirnya konsepsi atau pandangan ‘disabilitas’ merupakan dampak dari ‘ketakutan’ yang telah lahir sejak era tradisional yang dikukuhkan dalam tradisi-tradisi masyarakat primitif. Meskipun matahari peradaban modern telah bersinar terik, ‘tradisi ketakutan’ dan berkorelasi erat dengan disabilitas, masih dapat kita temukan. Kita bisa menemukan praktiknya dalam tradisi pembinasaan bayi-bayi penyandang disabilitas dalam tradisi sebagian etnis Dayak (Kalimantan) dan etnis Dani (Papua).

Bila mengunjungi daerah pedalaman Kalimantan yang menjadi tempat bermukim bagi etnis Dayak atau Pegunungan Tengah yang menjadi tempat bermukim etnis Dani, kita akan sulit menemukan anak-anak atau warga yang menyandang disabilitas. Bayi-bayi tersebut dinilai akan membawa malapetaka. Karena itu, bayi-bayi yang lahir dalam kondisi disabilitas akan dibinasakan secara adat.

Dalam tradisi sebagian etnis Dayak di pedalaman Kalimantan, praktik pembinasaan bayi yang terlahir dalam kondisi disabilitas dilakukan dengan jalan mendirikan gubuk di dalam hutan dan jauh dari pemukiman penduduk. Bayi-bayi yang menyandang disabilitas akan dibawa dan ditinggalkan di dalam gubuk tersebut. Bila bayi itu tidak binasa karena kelaparan, maka ia akan binasa karena disantap binatang buas.

Di sisi lain, sebagian masyarakat tradisional Papua memiliki tradisi yang identik dengan etnis Dayak. Dalam tradisi masayarakat tradisional Papua seperti etnis Dani, bayi yang dianggap pembawa malapetaka tidak hanya bayi yang lahir dengan menyandang disabilitas semata, tapi juga bayi kebar. Dalam etnis Dani, bayi yang lahir dalam keadaan kembar juga dinilai sebagai ‘disibilitas’ yang akan membawa malapetaka. Pada kasus ‘bayi kembar’; bayi yang dinilai paling sehat akan memperoleh izin untuk tetap hidup. Sebaliknya, bayi yang lemah dinilai sebagai titisan roh jahat yang akan membawa bahaya bagi komunitas etnis. Bersama bayi-bayi yang terlahir dalam kondisi disabilitas lainnya, bayi yang lemah (dari bayi kembar) akan dibinasakan dengan jalan dihanyukan ke sungai-sungai Papua yang buas dan haus nyawa; seperti Sungai Baliem. Tidak mengherankan, daerah Papua yang dilumpuhkan wabah kelaparan selama puluhan tahun, kita akan sulit menemukan anak-anak atau orang dewasa (remaja) yang menyandang disabilitas.

Dari uraian tersebut, maka terlihat bahwa upaya-upaya penyingkiran bayi-bayi penyandang disabilitas tersebut merupakan ‘tradisi ketakutan’. Pada konteks masyarakat pedalaman dan jauh dari sistem sosial budaya modern, tradisi tersebut memiliki dasar yang dapat untuk dijangkau logika atau rasionalisme yang berakar dari ketakutan. Tepatnya, bayi-bayi penyandang disabilitas akan sulit untuk mandiri. Bila bayi-bayi itu dirawat dan dibesarkan sampai dewasa; mereka akan menimbulkan kesulitan yang mengancam musnahnya ketahanan dan eksistensi etnis itu.

Padahal, etnis-etnis tradisional tersebut, selalu berada dalam ancaman (tantangan) alam. Selain alam, mereka juga menghadapi potensi perang suku yang bisa terjadi setiap waktu. Masyarakat atau komunitas sosial belum memiliki cara untuk mengatasi (menghadapi) bahaya, tentu akan mengurangi potensi bahaya. Pembinasaan bayi-bayi yang lahir dalam kondisi disabilitas merupakan salah satu upaya untuk mengurangi potensi yang memicu lahirnya bahaya. Bila bayi-bayi disabilitas diizinkan tetap hidup, keberadaan mereka akan memperlemah dan berpotensi besar menciptakan bahaya bagi komunitas tribal tempatnya dilahirkan.

Dari uraian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa diskriminasi terhadap disabilitas telah terjadi sejak era tradisional. Diskriminasi ini terjadi karena ketakutan manusia dalam mengadapi tantangan (seleksi) alam. Sehingga, masyarakat era tradisional berupaya mengurangi potensi bahaya dengan jalan membinasakan bayi-bayi yang lahir dalam kondisi disabilitas.

Diskriminasi di Era Modern

Kini, masyarakat dunia telah mendeklarasikan hak asasi manusia. Hukum dan kebudayaan modern mengarah pada upaya untuk menghormati makhluk yang bernyawa, telah dibentuk. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan pun memiliki aturan-aturan hak asasi. Dengan demikian, situasi dan kondisi, semestinya telah jauh berbeda.

Selain itu, perkembangan teknologi memungkinkan kita untuk berdamai atau mengatasi tantangan alam. Malah, sebagian manusia tidak hanya mampu mengatasi tantangan alam, melainkan terus-menerus terobsesi untuk menemukan cara-cara dalam menaklukkan alam. Produk teknologi informasi berupa internet merupakan salah satu bukti nyata kemampuan manusia untuk menaklukkan alam. Berkat internet, negara-negara yang semulanya dipisahkan batas-batas geografi dan sistem sosial budaya (politik), kini bisa saling terhubungan dan menjalin komunikasi.

Sayangnya, kemajuan peradaban masih baru menuntun warga dunia menjadi penduduk global village, bukan global family. Meskipun zaman telah dinilai modern, ketakutan masih menyebar di mana-mana. Implikasinya, kesadaran dan tradisi yang menjauh dari spektrum moral dan hak asasi manusia, masih tetap lestari dan menjauhkan kita dari toleransi. Di era tradisional, manusia takut pada tantangan alam yang masih liar dan buas. Di masa sekarang, manusia diserang ketakutan yang ditimbulkan ilusi efektivitas.

Dari tahun ke tahun, mayoritas masyarakat modern dunia, terobsesi pada kultur efektivitas yang dikukuhkan dalam sistem sosial dan budaya dan merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia ‘normal’. Dalam pembentukan kultur efektivitas, golongan penyandang disabilitas nyaris tidak tersentuh. Sementara manusia ‘normal’ terus melaju dan mendapatkan fasilitas-fasilitas publik, kaum disabilitas semakin tertinggal dan tersingkir.

Ironisnya, efektivitas dalam proses industri telah merasuki seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya birokrasi, efektivitas juga memengaruhi arsitektur dan pembangunan rumah-rumah ibadah, terutama rumah ibadah umat Muslim yang disebut masjid. Kita bisa saksikan, sebagian besar arsitektur bangunan rumah ibadah khususnya masjid, tidak dirancang untuk penyandang disabilitas. Untuk berwudhu pun para penyandang disabilitas kepayahan. Para penyandang disabilitas tertatih-tatih untuk menghadap Tuhan. Bahkan, mayoritas penyandang disabilitas tidak bisa menjalankan ibadah di rumah ibadah. Tidak mengherankan, masjid-masjid sangat sepi dari penyandang disabilitas. Sebab, mayoritas rumah ibadah memang tidak dibangun untuk efektif bagi seluruh manusia. Sehingga tidak berlebihan bila kita sebutkan bahwa pembangunan rumah ibadah masih dipengaruhi ketakutan, sehingga di hadapan Tuhan pun manusia belum setara.

Strategi Pembangunan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Para penyandang labeling disabilitas bukanlah orang-orang yang lemah atau tidak sempurna. Secara esensial, mereka tidak jauh berbeda dengan manusia-manusia yang dinilai ‘normal’. Telah banyak bukti empiris yang memperlihatkan bahwa orang-orang yang menyandang lebel disabilitas mampu mengaktualisasikan diri dan memberi kontribusi positif dalam peradaban. Bahkan, karya mereka jauh lebih berguna dan melampaui pencapaian seumur-hidup orang-orang yang hanya normal. Karena itu, seluruh lapisan masyarakat perlu berperan aktif dalam menyambut keberadaan disabilitas sebagai anugrah, bukan musibah. Langkah-langkah yang dapat kita wujudkan untuk

Pertama, kebijakan publik yang ramah disabilitas.

Kebijaan publik adalah ujung tombak perubahan sosial. Tanpa kebijakan publik yang berkeadilan dan menjunjung toleransi, upaya untuk menciptakan dunia yang ramah bagi disabilitas akan sulit untuk terwujud.

Kedua, sosialisasi sadar disabilitas.

Diskriminasi tidak selalu muncul karena prasangka (prejudice) atau stereotip, melainkan ditimbulkan karena kesalahan persepsi. Umumnya, disabilitas cenderung ‘dikurung’ di rumah atau jarang bersosialisasi. Dalam artian, para disabilitas tidak begitu dikenal atau jarang berinteraksi dengan masyarakat. Implikasinya, penyandang disabilitas akan mengalami kesulitan untuk mengaktualisasikan diri dan memiliki harga diri (self-esteem) yang rendah.

Minimnya sosialisasi akan menghambat komunikasi antara penyandang disabilitas dengan masyarakat non-disabilitas. Perlahan-lahan akan muncul jarak menjadi tempat tumbuhnya prasangka ataupun stereotip. Dengan demikian, para penyandang disabilitas akan sulit untuk menyumbangkan karyanya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Perlu adanya inisiatif lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas untuk menjalin komunikasi antar penyandang disabilitas dengan masyarakat luas. Agar masyarakat luas menyadari bahwa penyandang disabilitas bukanlah individu-individu yang terbatas, melainkan individu-individu yang istimewa. Dalam artian, para penyandang disabilitas merupakan individu-individu yang keluar dari konsepsi yang konvensional.

Salah satu langkah penting yang perlu kita lakukan adalah menciptakan ruang publik yang ramah bagi disabilitas. Lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang bergerak dalam upaya mengakomodasi hak-hak bagi penyandang disabilitas perlu secara aktif untuk menyampaikan aspirasi penyandang disabilitas pada pihak pemerintah dan masyarakat luas. Agar pembangunan fasilitas publik (khususnya konstruksi bangunan fasilitas publik) mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan adanya fasiltas publik yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas bisa bersosialiasi, sehingga terjalin pula komunikasi dengan masyarakat luas. Benih-benih kepedulian dan rasa saling memiliki akan tumbuh subur dan menggurita. Dengan demikian, lahirlah masyarakat yang peduli disabilitas.

Ketiga, membangun sistem dan manajemen pendidikan yang ramah disabilitas.

Pendidikan merupakan senjata ampuh dalam menghadapi perubahan dan bekal dalam mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. Melalui pendidikan, semua orang bisa dituntun untuk mengenali talenta ataupun potensi diri.

Di Indonesia, sistem dan manajemen pendidikan cenderung masih belum ramah disabilitas. Tidak mengherankan, banyak disabilitas yang tidak bisa mengaktualisasikan diri. Di daerah-daerah, tidak sulit untuk menemukan disabilitas yang tidak bisa mengaktualisasikan diri, sehingga menjadi beban masyarakat. Padahal, Tuhan tidak pernah ‘gagal’ dalam menciptakan. Setiap manusia telah diberkahi dengan minat, bakat, dan kecenderungan-kecenderungan pada keahlian (keterampilan) tertentu. Untuk mengasah dan menggali potensi ini, setiap individu perlu menjalani proses belajar.

Oleh sebab itu, lembaga-lembaga pendidikan Indonesia, perlu melebarkan sayapnya untuk mengakomodasi hak belajar bagi penyandang disabilitas.

Keempat, membangun jaringan komunikasi antardisabilitas.

Para disabilitas rentan mengalami perasaan rendah diri karena minimnya intensitas komunikasi antardisabilitas. Implikasinya, para penyandang disabilitas merasa terasing dalam kehidupan sosial yang dikepung non-disabilitas. Perlu adanya jaringan komunikasi antar sesama disabilitas. Agar para penyandang disabilitas memiliki relasi dari individu-individu yang senasib. Dengan demikian, para penyandang disabilitas akan lebih percaya diri dan bisa saling menyemangati.

Kelima, perlindungan hukum bagi disabilitas.

Sejauh ini, banyak penyandang disabilitas yang kesulitan untuk memperoleh hak asasinya karena berbagaihambatan, terutama birokrasi dan sistem sosial budaya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur undang-undang. Setelah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, setiap individu semestinya bisa mendapatkan hak-nya. Realitasnya, pemerintah cenderung lebih menuntut kewajiban sebagai warga negara, tapi mengabaikan hak warga negara. Para penyandang disabilitas merupakan golongan masyarakat yang rentan kesulitan untuk meraih hak-hak yang dimilikinya. Oleh sebab itu, para disabilitas perlu berinisiatif dalam menjalin komunikasi dengan lembaga yang mengakomodasi upaya untuk memenuhi hak asasi manusia.

Lembaga-lembaga ataupun organisasi yang mengakomodasi hak-hak bagi penyandang disabilitas bersama para penyandang disabilitas, perlu menjalin komunikasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK merupakan lembaga yang mengakomodasi hak-hak warga negara Indonesia yang sulit untuk mendapatkan keadilan. Melalui LPSK, birokrasi dan proses laporan ketidakadilan, bisa menjadi lebih singkat. Di sisi lain, para penyandang disabilitas merupakan golongan yang sulit meraih keadilan. Melalui bantuan LPSK, para penyandang disabilitas ataupun lembaga (organisasi) yang memperjuangkan nasib disabilitas, bisa mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum tanpa dipungut biaya, sehingga berpotensi besar memutuskan rantai diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas.

Keenam, membangun sistem politik yang ramah bagi disabilitas.

Sistem sosial politik Indonesia sangat tidak ramah pada para penyandang disabilitas. Hal ini bisa kita lihat dari minimnya partisipasi penyandang disabilitas dalam kancah politik Indonesia. Implikasinya, kebijakan publik dibentuk oleh orang-orang yang non-disabilitas. Tidak mengherankan, kebijakan-kebijakan publik cenderung memihak dan mengakomodasi kebutuhan non-disabilitas, tapi mengabaikan dan cenderung menyingkirkan hak asasi para penyandang disabilitas.

Bila penyandang disabilitas tidak berperan aktif dalam kancah politik, kebijakan-kebijakan publik akan selalu mengabaikan eksistensi disabilitas. Karena itu, perlu adanya partisipasi atau inisiatif penyandang disabilitas di kancah politik Indonesia. Tentunya, upaya penyandang disabilitas untuk memecah langit-langit kaca sistem politik Indonesia yang sarat kepentingan dan perebutan kekuasaan. Keberadaan disabilitas dalam kancah politik akan membuka peluang besar untuk menetapkan kebijakan publik yang ramah disabilitas. Sebab, politisi yang menyandang disabilitas tentu akan lebih mengerti dan memahami hak-hak para penyandang disabiltas.

Ketujuh, pengembangan budaya literasi bagi penyandang disabilitas.

Budaya literasi merupakan tradisi yang perlu dikembangkan di kalangan penyandang disabilitas. Secara sederhana, budaya literasi bisa kita asumsikan sebagai tradisi membaca dan menulis. Pada ruang yang lebih luas, budaya literasi berkorelasi erat dengan apresiasi bahasa dan sastra yang melibatkan proses kreatif dan inovatif. Melalui membaca, para penyandang disabilitas dapat terus mengasah kecerdasannya. Melalui menulis, para penyandang disabilitas dapat menyampaikan aspirasi dan menjalin komunikasi dengan masyarakat luas.

Proses membaca membawa para penyandang disabilitas ke dalam proses mengkontradiksi, merumitkan, atau memusnahkan hal-hal yang semulanya dipuja (ditakuti). Semakin luas tingkat keterbacaan penyandang disabilitas, wilayah pemikirannya (kesadaran) akan semakin luas, sehingga memiliki sikap kritis. Bila praktik membaca dilengkapi dengan kemampuan menulis, kemandirian psikologis penyandang disabilitas akan semakin sempurna. Dengan demikian para penyandang disabilitas dapat mematahkan learned-helplesness (ketidakberdayaan yang dipelajari) yang dibentuk penyimpangan dalam sistem sosial budaya yang merepresi penyandang disabilitas.

Oleh sebab itu, perlu adanya dibangun perpustakaan yang bisa diakses para penyandang disabilitas dan pelatihan menulis kreatif bagi penyandang disabilitas. Khusus untuk penyandang ‘disabilitas netra’, jumlah buku yang dicetak dengan huruf braile harus semakin banyak. Para penyandang disabilitas terus mengembangkan pemikirannya, sehingga bisa semakin cerdas dan menemukan jalan untuk mengaktualisasikan diri dalam masyarakat dan meraih hak asasi.

Kedelapan, peningkatan kualitas keselamatan transportasi ramah disabilitas.

Salah satu hambatan bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan diri adalah tingkat keselamatan transportasi yang relatif sangat rendah. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas keselamatan transportasi bagi penyandang disabilitas.

Dalam artian, lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan tata kelola transportasi, perlu menetapkan ruas-ruas jalan sesuai penggunanya. Kendaraan bermotor harus menggunakan jalur khusus kendaraan bermotor, pengguna sepeda mengunakan jalan khusus sepeda, dan penyandang disabilitas dapat menggunakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, para penyandang disabilitas bisa menggunakan alat transportasi dalam upaya untuk mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. Dengan adanya transportasi yang aman; para penyandang disabilitas dapat bersekolah, berangkat ke tempat kerja, dan berkarya sebagaimana manusia non-disabilitas.

Kesembilan, pemberdayaan dan pengembangan potensi diri bagi disabilitas di daerah-daerah.

Meskipun masih terbatas, pemberdayaan para penyandang disabilitas di daerah kota atau daerah sentral pendidikan, sudah memperlihatkan titik terang. Tapi, keberadaan para penyandang disabilitas di daerah (pedalaman) masih sangat memprihatinkan. Implikasi, para penyandang disabilitas di pelosok daerah, belum bisa mendapatkan pendidikan atau pelatihan untuk menggali talenta ataupun mengasah keterampilan (keahlian). Dengan demikian, para penyandang disabilitas di pelosok daerah, menjadi individu yang invalid. Alih-alih menyumbangkan karya dan turut membangunan bangsa, para penyandang disabilitas masih menjadi beban masyarakat. Untuk itulah, lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi yang berupaya mengakomodasi hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, perlu membentangkan sayapnya lebih lebar. Agar pembangunan sosial bagi penyandang disabilitas bisa merata

Kesepuluh, komunikasi massa khusus disabilitas.

Secara sederhana, komunikasi massa bisa disebut sebagai komunikasi dengan menggunakan media massa. Tanpa media massa tidak akan terjalin interaksi masyarakat luas dan tidak akan terbentuk opini publik. Karena itu, salah satu faktor dalam membangunkan kepedulian pada para penyandang disabilitas adalah minimnya media massa yang konsisten dalam menyiarkan berita yang menyangkut eksistensi dan kontribusi para penyandang disabilitas.

Lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi perlu membentuk media massa yang konsisten dalam menyiarkan berita yang diangkat dari kehidupan para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas yang memiliki keahlian (keterampilan) dalam menyiarkan karya dapat berkontribusi. Sehingga, masyarakat luas bisa secara teratur menerima informasi dalam perkembangan dan peningkatan kualitas hidup para penyandang disabilitas. Dengan demikian, pola pikir masayarakat yang cenderung menilai penyandang disabilitas sebagai golongan yang tidak berdaya, perlahan-lahan bisa dihapuskan. Pemerintah dan pihak pemilik hak otoritatif dalam membentuk kebijakan publik akan mendapatkan informasi yang kaya dan konstruktif mengenai dunia disabilitas. Implikasinya, pemerintah ataupun pihak-pihak yang memiliki hak otoritatif tersebut, bisa menetapkan kebijakan publik yang ramah pada penyandang disabilitas dan mendukung pembangunan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas.

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas merupakan indikasi nyata bahwa toleransi belum bisa diwujudkan dalam peradaban modern. Karena itu, seluruh lapisan masyarakat perlu berperan aktif dan berkontribusi dalam menciptakan dunia yang ramah bagi penyandang disabilitas. Agar para penyandang disabilitas bisa mengaktualisasikan diri dan menyumbangkan karya kreatif dalam memajukan peradaban dunia.

Penulis : Sulfiza Ariska

Check Also

Mengenal Busana Adaptif yang Memudahkan Penyandang Difabel

Beberapa bulan belakangan, label busana Tommy Hilfiger dan toko retail Asos jadi bahan berita karena …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *