Home / Artikel / AKSES TERHADAP HUKUM DAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS/DIFABEL

AKSES TERHADAP HUKUM DAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS/DIFABEL

AKSES TERHADAP HUKUM DAN PERADILAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS/DIFABEL

Penulis oleh Anisa Kusuma Wardani ( Mahasiswa Sarjana Jurusan Ilmu Perpustakaan ) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi: ”Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Setiap warga negara Indonesia yang baik mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bagi warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia. Sejalan dengan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas persamaan dimata hukum. Asas persamaan dihadapan hukum menjamin keadilan semua orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada kaum disabilitas/difabel. Setiap warga negara dihadapan hukum mempunyai hak yang sama tidak ada yang dibeda-bedakan. Hak Asasi Manusia adalah sebagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Makanya penting peraturan-peraturan Undang-undang. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel dimata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Disisi lain, masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, mendapat layanan dasar dipusat rehabiltasi dari rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah. Bernard L. Tanya mengatakan bahwa tindakan etis dalam hukum berpegang pada beberapa prinsip nilai, yaitu : pertama, tindakan etis harus selaras dengan martabat manusia. Tidak etis bila ada norma dan penegakan hukum yang bertentangan dengan hakekat kemanusiaan. Kedua, tindakan etis harus selaras dengan integritas manusia sebagai manusia. Integritas manusia terletak pada kesantunan, kejujuran, fairness, bertindak adil. Ketiga, tindakan etis setia pada kebenaran. Keempat, tindakan etis itu peran, bukan cita-cita. Kelima, tindakan etis menolak yang salah. Keenam, menyatakan „tidak‟ pada kebiasaan yang salah. Ketujuh, berlaku tulus. Kedelapan, tindakan etis tidak menghalalkan cara yang tidak benar demi mencapai tujuan. Kesembilan, berani mengambil resiko demi keadilan dan kemanusiaan. Kesepuluh, tindakan etis harus bermetode dan diterima akal sehat. Nah, dari kerangka hukum etis, sampai saat ini tujuan hukum tersebut belum tercapai. Pada tiap bahasan norma hukum, penegakan hukum dan politik hukum selalu muncul pertanyaanpertanyaan kritis yang menggugat disorientasi hukum lalu hukum diskriminasi atau akan mengalahkan bagi anak-anak difabel/disabilitasi. Hukum dinilai semakin menjauh dari mozaik keadilan dan kemanusiaan. Hukum dinilai semakin tidak bermartabat dan menjadi biang diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia. Hukum terhenti sebagai sarana pembebasan dan pencipta keadilan sosial. Banyak orang frustrasi dan menggerutu terhadap keberadaan hukum karena selalu di bawah level ideal dan berjalan tidak sesuai harapan. Salah satu kelompok masyarakat yang saat ini terpojok oleh hukum adalah difabel. Secara terminologi, difabel adalah setiap orang yang mengalami hambatan dalam aktifitas keseharian maupun partisipasinya dalam masyarakat karena desain sarana prasarana publik yang tidak universal dan lingkungan sosial yang masih hidup dengan ideologi kenormalan. Lalu, mengapa difabel terpojok oleh hukum dan terlanggar hak asasi manusianya? Karena hambatan-hambatan sosial dan sarana-prasarana publik belum terfasilitasi dan terpenuhi. Kita tahu bahwa difabel bervarian hambatannya. Difabel secara umum ada lima katagori, yaitu : difabel intelektual (retardasi mental dan slow learner), difabel mobilitas (gangguan tubuh/kaki, paraphlegia, autis, dll), difabel komunikasi (gangguan wicara, gangguan pendengaran, dll), difabel sensori (gangguan penglihatan, kusta, dll), dan difabel psikososial. Di dalam sistem peradilan, hambatan-hambatan yang dialami difabel, baik itu aksesibilitas fisik (ramp, guiding block, informasi braile, video dan audio, lift, dll), aksesibilitas non fisik (penterjemah, etika berinteraksi, dll) serta prosedur beracara difabel berhadapan dengan hukum, belum terfasilitasi dan terpenuhi sama sekali. Akibatnya, difabel berhadapan dengan hukum baik itu sebagai korban, tersangka/terdakwa dan atau sebagai saksi, sudah biasa berujung pada diskriminasi dan pelanggaran atas hak peradilan yang fair. Apabila juga pun relawan diskriminasi terhadap para mahasiswa difabel
“TULI/TUNARUNGU” saat di kelas ibu/pak dosen sering sangat berbicara tentang materinya kuliah , jadi para mahasiswa difabel Tunarungu tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengerti atau belum bisa memahami dengan cepat. Terkadang orang relawan bisa bantu dampingi sama anak-anak mahasiswa difabel karena banyak resiko dengan bentrok jadwal mata kuliah. Dengan melihat varian, keunikan dan cara interaksi yang berbeda pada warga difabel, sistem hukum semestinya fleksibel, adaptif dan memfasilitasi hambatan dan kebutuhan warga difabel. Karena itu, profil assessment menjadi fundamental dan sangat mendasar terkait bagaimana penegakan hukum yang fair dapat dikontruksi bagi difabel. Profil assessment akan mendeteksi secara mendalam terkait hambatan-hambatan mendasar yang melekat dengan kedirian difabel yang berhadapan dengan hukum, baik itu tingkat kemampuan mentalitas, kemampuan berbicara, kemampuan sensitifitas, kemampuan daya tahan fokus, kemampuan menahan diri, dan seterusnya. Dari profil assessment, peradilan yang fair bagi difabel kemudian berlanjut pada kebutuhan penterjemah, pendamping difabilitas, ahli, pendamping hukum, lingkungan peradilan yang aksesibel, pemeriksaan yang fleksibel, pemeriksaan yang memperhatikan daya fokus difabel dan kebutuhan adanya aparat penegak hukum yang memahami difabilitas.
Substansi Hukum Menciderai Kemanusiaan Pasca reformasi memang muncul berbagai peraturan yang melindungi hak asasi manusia, baik itu UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, sampai dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi HakHak Difabel. Namun demikian, keberadaan peraturan-peraturan tersebut tidak cukup menjamin terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak difabel berhadapan dengan hukum. Bahkan, penegak hukum selalu merujuk pada peraturan-peraturan „kuno‟ yang secara langsung dan tidak langsung meletakkan difabel sebagai kelompok masyarakat yang tidak normal, tidak mampu dan tidak bisa. Satu cara pandang yang disebut Mansour Fakih sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh ideologi normalisme yang terstruktur. Dalam menangani difabel berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum selalu merujuk pada aturan dan tafsiran yang diskriminatif. Dalam kasus tindak pidana misalnya, difabel netra selalu dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum, bahkan kesaksiannya tidak dapat di terima karena difabel netra dinyatakan tidak bisa melihat. Aparat penegak hukum selalu merujuk pada aturan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dikatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Akibat tafsir ketentuan ini, difabel yang menjadi korban tindak pidana tidak diproses kasus hukumnya. Bahkan, biasa dipersalahkan karena dinilai tidak bisa membuktikan kesaksian penglihatannya.
Sarana Prasarana Peradilan Belum Aksesibel Bila kita berkunjung ke kantor peradilan, baik itu kantor kepolisian, kejaksaan dan kantor hakim bertugas di pengadilan, maka akan terlihat dengan jelas betapa sarana prasarana di lembaga ini belum aksesibel bagi difabel. Sarana prasarana fisik dan non fisik tidak terfasilitasi sama sekali. Assessment sederhana mungkin akan membantu penilain ini dan akan membantu kita untuk yakin terhadap problem serius aksesibilitas kantor-kantor peradilan. Di kepolisian misalnya, sarana prasarana fisik seperti surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk braille dan audio, ruang pemeriksaan yang akses difabel belum tersedia, rampa atau titian belum ada, toilet belum akses, pintu masuk/keluar sempit, posisi pintu kantor tinggi dan tidak datar, tidak ada guiding block, tidak disediakan lift untuk kantor yang berlantai 2 atau lebih, papan informasi belum aksesibel dan tidak lengkap, loket yang terlalu tinggi, alat bantu mobilitas yang tidak tersedia dan ruang tahanan yang juga belum akses. Demikian juga sarana prasarana yang terkategori non fisik seperti pelayanan pegawai, cara berinteraksi dan proses komunikasi di lingkungan peradilan. Semua itu masih menjadi pertanyaan dan gugatan berulang ketika difabel harus berproses di kantor-kantor peradilan. Sarana prasarana yang tidak akses juga terjadi di kantor kejaksaan dan tempat persidangan. Hampir bisa dikatakan sarana prasarana fisik seperti berkas-berkas tuntutan, putusan dan informasi perkembangan kasus, semuanya belum terdesain universal. Difabel banyak yang tidak paham dan menjadi penikmat ketidakadilan ketika berkunjung ke kantor peradilan. Pelayanan dan proses komunikasinya juga masih belum berperspektif difabel. Karena itu, kedepan perlu ada dorongan yang lebih massif agar kantor-kantor peradilan di desain aksesibel dan di rancang ramah serta memudahkan bagi semua orang (universal desain). Karena sarana prasarana yang aksesibel dalam konteks pelayanan hukum adalah bagian yang tidak terpisah dari pemenuhan hak atas peradilan yang fair bagi difabel berhadapan dengan hukum. Ketidakmauan (unwilling) pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana yang aksesibel juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena fasilitas dan pelayanan publik tidak boleh dijalankan secara diskriminatif. Setiap orang tanpa terkecuali harus dapat menikmati fasilitas, sarana prasarana dan pelayanan publik yang disediakan oleh negara.
Budaya Hukum Lemah Di antara persoalan serius difabel berhadapan dengan hukum adalah budaya hukum. Bila kita cek di lapangan, kita akan banyak mendengar dan menemukan cerita-cerita dimana difabel kerap menjadi korban tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, kekerasan, penipuan, pencurian, pengucilan, konflik hak waris, tidak diterima di lapangan kerja karena dinilai tidak sehat jasmani dan rohani, sampai dengan peniadaan hak pilih difabel dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dari sekian banyak kasus yang ada, tidak banyak keluarga difabel dan diri difabel sendiri yang berani dan mau melapor dan memproses kasusnya secara hukum. Baik memproses lewat sistem peradilan seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, dan atau mengadukannya ke lembaga-lembaga monitoring pemenuhan hak asasi manusia seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan, Kompolnas, Bawaslu dan beberapa lainnya. Ketidakkeberanian dan keengganan untuk memproses secara hukum, mungkin difabel atau keluarga difabel menilai bahwa proses hukum adalah jalur yang berbiaya tinggi, berbelit-belit, rumit, meluaskan aib dan ketika di proses hukum pun, penegak hukum seringnya mempersalahkan difabel. Penilaian itu tidak sepenuhnya salah, karena faktanya memang memperlihatkan demikian. Tapi banyak dampak yang terjadi, seperti masalah- masalah hukum yang menimpa difabel berlalu begitu saja; tidak ada penjeraan sama sekali terhadap pelaku kekerasan sehingga kasusnya selalu berulang. Bahkan yang lebih tragis, perempuan difabel korban pemerkosaan dan telah melahirkan, anak-anak yang dilahirkan akhirnya tidak ada yang bertanggungjawab untuk mengasuhnya dan sangat mengkhwatirkan masa depannya sebagai anak. Akhirnya memang jadi pelik. Difabel berhadapan dengan hukum, seperti hidup dalam lingkaran struktur sosial yang tidak ramah dan tidak adil untuknya. Tapi setidaknya, kesadaran berhukum difabel akan mendorong perubahan-perubahan struktural dan kultural yang lebih manusiawi. Kesadaran berhukum pun, tidak semata diletakkan dalam kotak pemahaman advokasi litigasi yang areanya berurusan dengan kerumitan sistem peradilan formal, tapi lebih penting dari itu adalah advokasi non litigasi. Dalam konteks non litigasi, hak-hak difabel berhadapan dengan hukum patut diperjuangkan lewat beragam aksi, baik itu aksi demonstrasi, press rilis, audiensi, mediasi, pengajuan draf perbaikan hukum, penyadaran kritis dan seterusnya. Lewat langkah-langkah non litigasi, harapannya muncul perubahan yang memberikan harapan terhadap pemenuhan hak-hak difabel berhadapan dengan hukum.
Berharap Perubahan Gerakan mendorong peradilan yang fair bagi difabel berhadapan dengan hukum, relatif baru di Indonesia. Tetapi karena massifnya kasus di tingkat grassroots dan pada saat bersamaan berlangsung varian program jejaring yang secara kritis membongkar sisi-sisi gelap potret difabel berhadapan dengan hukum, akhirnya pembicaraan difabel berhadapan dengan hukum menjadi topik yang mengemuka. Setidaknya saat ini, Komisi Yudisial RI dan Mahkamah Agung sudah merencanakan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Difabel Berhadapan dengan Hukum. Kompolnas juga pernah menjanjikan pentingnya Peraturan Kapolri (PERKAP) tentang Difabel berhadapan dengan hukum. Pada saat bersamaan pula, RUU Penyandang Disabilitas telah ditetapkan menjadi perioritas program legislasi nasional tahun 2015. RUU KUHAP dan KUHP juga sedang berlangsung pembahasannya. Adanya pembahasan substansi PERMA, RUU Penyandang Disabilitas, RUU KUHP dan RUU KUHAP, hal ini menjadi momentum bagi aktifis difabel dan hak asasi manusia untuk mendesakkan perubahan hukum yang beradab agar konten, substansi dan materi hak-hak difabel berhadapan dengan hukum bisa berbentuk lex specialis (hukum khusus). Hemat penulis, bahasan difabel berhadapan dengan hukum khususnya dalam RUU Penyandang disabilitas semestinya di desain seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberi perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga ditegaskan tentang perlindungan khusus (lex specialis) bagi anak berhadapan dengan hukum, seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak, penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak, penyediaan sarana prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap anak berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, serta perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa. Selain itu, hukum acara anak berhadapan dengan hukum juga telah diciptakan. Hal itu ditegaskan dengan pengesahan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dijelaskan tentang ketentuan umum tentang anak dan hukum acara pengadilan anak, baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Tata cara interaksi, komunikasi, bagaimana aparat penegak hukum bersikap terhadap anak dan desain bangunan pemeriksaan, semuanya diatur dalam Undang-Undang ini. Semua proses peradilan harus ramah dan disesuaikan dengan kebutuhan hak-hak anak. Lalu apa yang bisa dipelajari dari pengaturan anak berhadapan dengan hukum di atas? Penulis pikir sangat banyak yang bisa dipelajari dan layak dijadikan referensi betapa anak berhadapan dengan hukum saat ini telah memiliki mekanisme peradilan yang sesuai dengan hak-haknya. Dulu, kita tidak pernah menyangka bahwa anak berhadapan dengan hukum akan mendapatkan proses hukum berperspektif anak. Di era lampau, banyak anak yang menjadi korban ketidakadilan sistem hukum : diperiksa seperti orang dewasa, penjaranya di campur dengan orang dewasa, hukumannya tidak memperhatikan dunia anak, dan seterusnya. Tetapi karena banyaknya aktifis anak yang memperjuangkan peradilan yang fair bagi anak, akhirnya momentum perubahan itu hadir. Penulis berkeyakinan, momentum mewujudkan peradilan yang fair bagi difabel berhadapan dengan hukum akan hadir lewat perjuangan program legislasi nasional (prolegnas) RUU Penyandang Disabilitas 2015 ini. Lewat RUU ini, kebutuhan difabel berhadapan dengan hukum, seperti profil assessment, pendamping difabilitas, penerjemah bahasa isyarat, sarana prasarana peradilan yang aksesibel, pemeriksaan yang berbasis difabilitas, pemeriksaan yang fleksibel, bantuan hukum dan kebutuhan aparat penegak yang mengerti difabilitas, bisa ditegaskan dengan baik dalam perumusan RUU Penyandang Disabilitas. Karena itu, harapan perbaikan sistem hukum sangat tinggi lewat perumusan RUU Penyandang Disabilitas ini. Termasuk untuk bahasan RAPERMA, RUU KUHAP dan RUU KUHP.
Akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas di indonesia
 Penolakan pelaporan kasus di kepolisian
 Rendahnya pengetahuan aparat hukum dan kepolisian terhadap isu disabilitas termasuk hak nya
 Tidak tersedianya sarana pendukung seperti petunjuk braille, penerjemah bahasa isyarat, gedung yang menyulitkan
 Penolakan penyandang disabilitas sebagai saksi
 Hukum pengampuan
 Undang –undang yang tidak berpihak dan tidak melindungi penyandang disabilitas
 Sistem administrasi peradilan yang tidak aksesibel
 Rendahnya sosialisasi tentang informasi hukum kepada penyandang disabilitas
 Tidak ada implementasi undang undang yang sudah akomodatif
Contoh undang undang dan kebijakan Ketentuan sehat jasmani dan rohani masih banyak diberlakukan di berbagai bidang Undang – undang perkawinan tahun 1974 : dibolehkan menyeraikan istri jika menjadi cacat atau sakit Undang undang tentang penyandang cacat tahun 1997 : pandangan dan pendekatan
berdasarkan „charity‟ Undang undang tentang Pelayanan Publik tahaun 2010, tetapi tidak ada kebijakan pengatur sebagai pendukung pelaksanaan ; implementasi yang menjadi pertanyaan(??) Undang undang tentang Bangunan Umum dan Permen PU tentang Pedoman Teknis fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan à implementasi yang menjadi pertanyaan (??)
HAMBATAN AKSES TERHADAP KEADILAN
 Hambatan fisik pada kantor polisi, pengadilan, penjara, dan gedung bangunan umum lainnya
 Tidak adanya transportasi yang aksesibel untuk bisa pergi ke kantor polisi, lembaga bantuan hukum, pengadilan, dan gedung bangunan umum lainnya
 Legislasi, regulasi, kebijakan, atau praktisi yang mendiskriminasi penyandang disabilitas seperti menjadi saksi, pengacara, hakim
 Rendahnya informasi yang aksesibel tentang tata kerja sistem peradilan, hak penyandang disabilitas sebagai individu didalam sistem peradilan
 Rendahnya ketersediaan akomodasi sebagai fasilitas berkomunikasi bagi penyandang disabilitas, terutama bagi orang dengan gangguan intelektual, tunanetra, tunarungu, orang dengan gangguan belajar, orang dengan masalah kejiwaan
 Sikap terhadap kemampuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam administrasi peradilan, misalnya keyakinan bahwa orang dengan masalah kejiwaan tidak bisa diakui kesaksiannya
 Rendahnya training bagi petugas kepolisian, pengadilan, lembaga bantuan hukum lainnya untuk mengerti penyandang disabilitas dan kebutuhan spesifik dalam mengakses keadilan serta bagaimana menyediakan akomodasi yang diperlukan
 Konvensi perlindungan hak penyandang disabilitas tahun 2007 à ratifikasi 18 Oktober 2011 oleh indonesia
Prinsip Umum: 1. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual termasuk kebebasan dalam menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan 2. Non diskriminasi 3. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat 4. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan 5. Kesetaraan kesempatan 6. Aksesibilitas 7. Kesetaraan antara laki laki dan perempuan 8. Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka
Pasal 12:
pengakuan atas kesetaraan dimuka hukum 1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimana pun berada sebagai seorang manusia di muka hukum 2. Negara-Negara Pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan 3. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka.
Pasal 13:
Akses terhadap Keadilan 1. Negara-Negara Pihak wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya. 2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib meningkatkan pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.
Pasal 13 :
menjamin hak penyandang disabilitas
 Untuk efektif akses terhadap keadilan berdasar pada kesetaraan dengan yang lainnya
 Untuk efektif akses terhadap keadilan di semua tahapan administrasi peradilan, termasuk pada tahap awal seperti tahap investigasi
 Secara langsung dan tidak langsung, termasuk sebagai saksi
 Untuk menerima prosedural dan akomodasi sesuai usia to fasilitasi akses terhadap peradilan
 Dukungan layanan bagi korban dengan disabilitas
 Mendampingi korban ke kantor polisi
 Berbicara dengan petugas kepolisian untuk membantu memberi pengertian keadaan atau disabilitas korban
 Memberikan masukan untuk medifikasi atau penyesuaian terhadap prosedur yang berlaku untuk membantu investigasi
 Jika diinginkan oleh korban, ikut hadir selama interogasi dari petugas kepolisian
 Mendampingi korban ke pengadilan, datang lebih dahulu sebelum persidangan untuk memastikan lingkungan ruang sidang
 Membantu korban memberi pengertian atas prosedur yang harus dijalani
 Mendampingi di persidangan untuk membantu menenangkan dan mendukung, jika diminta oleh korban
 Bila memungkinkan dan atas ijin korban, meminta pengadilan untuk memodifikasi persidangan
 Aturan dasar berinteraksi dengan penyandang disabilitas
 Ketika berbicara dengan seorang penyandang disabilitas, bicaralah langsung kepada yang bersangkutan BUKAN lewat orang disampingnya atau penerjemah bahasa isyaratnya
 Ketika berkenalan dengan penyandang disabilitas, tidak masalah untuk menawarkan salaman. Orang dengan tangan terbatas atau yang menggunakan tangan palsu biasanya tidak masalah dalam bersalaman. Bagi yang tidak bisa bersalaman (misalnya tidak memiliki lengan) tidak apa apa untuk menyentuh bahunya
 Ketika bertemu seorang tunanetra, selalu menyebutkan siapa diri anda atau orang lain yang bersama anda
 Ketika menawarkan pertolongan, tunggu sampai dengan tawaran tersebut diterima dan dengarkan atau tanya instruksinya
 Perlakukan penyandang disabilitas dewasa sebagai orang dewasa
Aturan dasar
 Bersandar pada kursi roda seseorang sama saja dengan bersandar pada tubuh individu yang pada umumnya tidak menyenangkan
 Dengarkan dengan seksama ketika berbicara dengan orang yang memiliki kesulitan bicara. Bersabar dan tunggu sampai orang tersebut selesai jangan sampai mengoreksi atau berbicara atas nama yang bersangkutan
 Ketika berbicara dengan pengguna kursi roda, usahakan anda berada satu level didepannya untuk melakukan pembicaraan
 Untuk menarik perhatian tunarungu, boleh menepuk bahunya atau melambaikan tangan. Bertatapan langsung dan bicaralah dengan jelas, pelan, dan ekspresif untuk bisa membaca bibir
 Rileks. Tidak perlu malu dengan ungkapan „sampai jumpa lagi‟ pada seorang tunanetra. Siapapun bisa melakukan kesalahan. Tidak perlu ragu untuk minta maaf, sense humor, dan kemauan untuk berkomunikasi.
Peraturan-Peraturan : – Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas – Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas – UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak – UU No. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak – Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) – Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) DAFTAR PUSTAKA Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010

Check Also

Mengenal Busana Adaptif yang Memudahkan Penyandang Difabel

Beberapa bulan belakangan, label busana Tommy Hilfiger dan toko retail Asos jadi bahan berita karena …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *